by

Polisi Berhak Menindak Kendaraan yang Belum Bayar Pajak

Pihak Polda Metro Jaya (PMJ) dengan instansi berkaitan kembali berencana razia pajak kendaraan bermotor yang belum juga daftar ulang pada Oktober yang akan datang. Gagasan step pertama telah dikerjakan Agustus lantas serta buat orang-orang sadar untuk merampungkan keharusan mereka.
Tetapi banyak yang memperlancar yang dirasakan kepada pihak kepolisian. Banyak yang masih tetap ajukan pertanyaan kenapa hal semacam ini jadi tanggung jawab petugas kepolisian.
Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi orang-orang butuh mengerti ketentuan yang tertulis pada Undang-Undang no 22 th. 2009 mengenai Lantas Lintas serta Angkutan Jalan. Pada pasal 68 ayat 1 tertulis tiap-tiap kendaraan bermotor yg dioperasionalkan di jalan harus diperlengkapi STNK & TNKB.
Pada ayat 2 masih tetap dari pasal yang sama, berbunyi STNK jadi mana disebut pd ayat 1 berisi data kendaraan bermotor, jati diri yang memiliki, nomor registrasi ranmor, dan masa berlaku.

Pada ayat 6 berbunyi ” ketetapan selanjutnya tentang STNK serta TNKB ditata dengan Ketentuan Kapolri pasal 70 ayat 2 yang berbunyi STNK serta TNKB berlaku sepanjang 5 th., yang perlu disuruhkan pengesahan tiap-tiap th..
Diluar itu tentang penindakan STNK yang habis masa berlakunya ditata dalam Perkap No 5 th. 2012 mengenai registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor. Satu diantaranya ditata pada pasal 1 angka 9 yang berbunyi STNK yaitu dokumen yang berperan jadi bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berupa surat atau bentuk beda yang diterbitkan Polri yang diisi jati diri yang memiliki, jati diri kendaraan bermotor serta masa berlaku termasuk juga pengesahan.
Pada pasal 37 ayat 2 berbunyi STNK berperan jadi bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Ayat 3 berbunyi STNK berlaku sepanjang 5 th. mulai sejak tanggal diterbitkan pertama kalinya, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar lokasi regident serta mesti disuruhkan pengesahan tiap-tiap th..
Ketentuan beda yang menyatakan pekerjaan kepolisian menindak STNK belum juga daftar ulang yaitu Surat Kapolri No : B/700/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang panduan pengesahan STNK. Didalamnya ada huruf C point 1 berbunyi STNK disahkan jika yang memiliki kendaraan sudah membayar PKB, SWDKLLJ serta cost PNBP pengesahan.

Huruf e berbunyi STNK yg tidak dikerjakan pengesahan seperti disebut point 1 di atas, STNK dinyatakan tidak sah. Kalau STNK yang belum juga dikerjakan pengesahan, jadi STNK itu dinyatakan tidak sah hingga tidak mempunyai legitimasi untuk pengoperasian ranmor di jalan.
Disini sebagai argumen polisi bisa menindak yaitu bukanlah karna pajak mati tetapi karna terkait dengan ketidak absahan STNK, bila yang memiliki tidak lakukan pengabsahan tiap-tiap th..
Pelanggaran seperti di atas tidak mematuhi pasal 288 ayat 1 yang berbunyi ” tiap-tiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yg tidak diperlengkapi dengan STNK atau STCK yang diputuskan oleh Polri jadi mana disebut dalam pasal 106 ayat 5 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500. 000.

Yuk cek produk kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Cek yuk kendaraan masa depan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Cek juga kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Baca juga artikel kendaraan ramah lingkungan Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel !!

Klik Hoverboard, Smartbalancewheel, Smartwheel, Balancewheel, Blitzwheel untuk kendaraan masa depan !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *